Kamis tanggal 26 Februari 2003, Tim Teknis DPOD tiba di Muaralabuh dan menginap di Wisma Umi Kalsum.
Jumat tanggal 27 Februari 2003 mengikuti Tim Teknis DPOD ke Sangir, dan malam harinya saya bersama Rosman Effendi kembali ke Muaro Sijunjung.
Tanggal 20 November 2003, DPR RI melalui rapat paripurna menyetujui pembentukan 24 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, di mana Kabupaten Solok Selatan termasuk di dalamnya.
Pada tanggal 7 Januari 2004, Menteri Dalam Negeri RI meresmikan terbentuknya 24 Kabupaten dan Kota di Plaza Depdagri, di mana saya juga ikut menghadiri acara tersebut bersama Drs. Syamsir Panay dan Ir. Musril Kusai.
E. Berjuang bersama Kab. Dharmasraya.
Aristoteles mengatakan bahwa, sesuatu itu terdapat di luar sesuatu itu, untuk mendapatkan sesuatu, carilah di luar sesuatu itu sendiri.
Saya berpandangan bahwa apabila di Sumatera barat hanya Kab. Solok Selatan saja yang akan dibentuk, tentulah hal ini akan menghadapi kendala yang sangat berat.
Untuk itu, berhubung karena di Kabupaten Swl/Sijunjung juga ada aspirasi yang ingin memekarkan Kab. Swl/Sijunjung yang datang dari masyarakat Swl/Sijunjung bagian Selatan, saya pun ikut mendukung aspirasi masyarakat tersebut.
Saya hampir kenal dengan semua elit masyarakat di Kab. Swl/Sijunjung, arena pada tahun 1998-1999 saya adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Islam Kab. Swl/Sijunjung.
Saya memberikan foto kopi PP no 129 tahun 2000 kepada Drs. Arlies Ade dan Drs. Amsyahril Darwis keduanya adalah tokoh masyarakat dari Swl/Sijunjung bagian selatan, serta ke beberapa orang anggota DPRD Kab. Swl/Sijunjung yang berasal dari Selatan.
Berdasarkan pada PP No. 129 tahun 2000 yang saya berikan tersebut, terjadilah konsolidasi massa yang hebat di Selatan dengan terbentunya Badan Penggerak Pemekaran Kabupaten Swl/Sijunjung ( BP2KSS) dengan Ketua yaitu Ir. Adi Gunawan, MM. ( Adi Gunawan sekarang adalah Bupati Dharmasraya).
Adi Gunawan pada tahap perjuangan ke Bupati dan DPRD Kab. Swl/Sijunjung selalu mengajak say untuk mendampinginya. (Saya ketika itu juga sebagai wartawan TBN SOLID untuk Swl/Sijunjung).
Melalui berjuang bersama Dharmasraya, saya mendapatkan informasi yang sangat berharga dari teman2 di BP2KSS, dan informasi-informasi penting itu saya laporka kepada Rosman Effendi di Muaro Sijunjung dan Ir. Musril Kusai di Padang, agar BP2KS2 tidak kecolongan oleh itikad jahat elit-elit di Pemda Kab. Solok dan elit-elitt S3 (Solok Saiyo Sakato) yang bermaksud ingin menggagalkan pemekaran kab. Solok dengan segala cara. Saya mengetahui ini adalah karena saya dua kali dalam seminggu mengajar di Fakultas Ekonomi Univ. Mahaputra M. Yamin di Solok, dan siap mengajar saya kembali ke Muaro Sijunjung. Rekan-rekan saya sesama dosen sering lupa bahwa saya adalah asli Sungai Pagu, sehingga saya dapat mendengar secara langsung bahasa-bahasa "bilik kecil" mereka, bagaimana pandangan masyarakat Solok Utara terhadap keinginan masyarakat Solok Selatan.
Ketika saya ikut bersama rombongan dari Dharmasraya dari Gunung Medan ke Jakarta guna mengikuti Sidang Paripurna DPR-RI tentang hak inisiatif DPR-RI untuk 12 Kabupaten dan Kota di mana kab. Dharmasraya termasuk di dalamnya, kesempatan ini saya manfaatkan untuk memantau perkembangan Kab. Solok Selatan dengan bertanya langsung ke beberapa anggota DPR-RI, seperti D>P Dt. Labuan, Laode Jenni Hasmar dan Ferry Mursyidan Baldan.
Ferry Mursyidan Baldan menjelaskan bahwa ada dua jalur yang digunakan untuk pemearan daerah yaitu jalur eksekutif seperti yang ditempuh Kab. Solok Selatan dan jalur legislatif seperti yang ditempuh oleh Dharmasraya.
Ferry Mursyidan Baldan mengatkan bahwa semuanya nanti bermuara di DPR-RI.
Kepada Ferry Mursyidan Baldan saya tanyakan; "Bang, apakah Kabupaten Solok Selatan nantinya juga akan disetujui DPR-RI?"
Ferry Mursyidan Baldan menjawab;"Tenang sajalah, semua nanti akan kita proses dan kita setujui".
Mendengar jawabanya barulah hati saya merasa lega.
Pada kesempatan ini, saya juga bertemu dengan Drs. Mudjadid Dulwathan yang dengan sangat emosional ia datang ke DPR-RI, karena ia menganggap bahwa DPR-RI telah berlaku diskriminatif terhadap daerah-daerah lain yang menginginkan pemekaran daerahnya.
Ketika selesai shalat Jumat di mesjid kompleks DPR-RI, Mudjadid sambil merangkul Ir. Akbar Tanjung Ketua DPR-RI, menyampaikan opini bahwa telah terjadi money politik oleh beberapa anggota DPR-RI terhadap daerah yang menginginkan pemekaran.
Akbar Tanjung menjawab bahwa jika itu memang terjadi, kalau perlu kita akan bentuk Dewan Kehormatan DPR-RI guna mengusut kasus tersebut,
Semua perkembangan yang saya ikuti selama di Jakarta saya laporak kepada Rosman Effendi dan Ir. Musril Kusai......(bersambung)....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar