G. Menghadapi Ancaman dari Dalam.
Disamping ancaman dari pihak luar (S3), ancaman terhadap kelancaran proses pembentukan Kabupaten Solok Selatan juga datang dari dalam (internal) masyarakat Solok selatan itu sendiri, yaitu kalangan masyarakat yang sudah terindoktrinasi oleh elit-elit S3, juga mungkin karena ktidak mengertian mereka akan dampak positif pemekaran, serta juga rasa iri dengki terhadap figur-figur yang duduk dlam BP2KS2 dan dalam Pansus BP2KS2, karena didominasi oleh perantau, bahkan sekretariat BP2KS2 adanya di Padang, berbeda dengan Dhaymasraya, sekretariat BP2KSS berada di Gunung Medan.
Sebagai anggota Pansus yang tugasnya adalah untuk memuluskan pembentukan kabupaten Solok Selatan, perjuangan untuk mengeliminir pemikiran kalanganmasyarakat seperti ini ternyata tidaklah mudah.
Kenyataan telah membuktikan ini, di mana di saat-saat terakhir ketika Tim Teknis DPOD aka turun ke Solok Selatan, akibat manuver orang-orang seperti itu, pembentukan Kabupaten Solok Selatan hampir saja gagal diwujudkan.
Malahan BupatinSolok Gamawan Fauzi pada suatu kesempatan pertemuan di operation room kantor Bupati Solok, telah mengatkan kepada saya; " Sebenarnya ada masuk surat penolakan pemekaran yang datang dari Solok Selatan, kalau bapak mau melihat, suratnya ada pada kami", kata Gamawan.
Saya jawab waktu itu; " Tidak usahlah diperlihatkan dulu Bang', kata saya.
Pertimbangan saya waktu itu klu surat tersebut saya lihat dan saya foto kopi, saya takut ini akan beredar dan menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat yang bermuara dapat menggagalak pemekaran.
Syukurlah dengan peencanaan yang baik, dan suatu keputusan yang tepat dan tegas, keadaan ini segera dapat diatasi, sehingga ketika Tim Teknis DPOD turun ke lapangan, segala sesuatunya dapat dipersiapkan sebagaiman yang telah direncanakan.
Untunglah didalam PP No 129 tahun 2000 bahwa syarat suatu kabupaten yang akan dibentuk minimal terdiri atas empat Kecamatan, sehingga ketika tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan KPGD tidak bersedia menandatangani pernyataan kesediaan bahwa Ibu Kota Kabupaten adalah di Padang Aro, yang harus dimasukkan dalam proposal pembentukan kabupaten Solok Selatan, ini tidak menjadi kendala, walaupun Musril Kusai sempat panik dan mengatakan kepada saya; "Saya sendiri adalah orang KPGD, tetapi masyarakat tidak mendukung saya, bagai mana ini" katanya.
Saya jawab waktu itu; "berdasarkan PP No. 129 tahun 2000 apakah masih memenuhi kriteria klu KPGD tidak bersedia?".
Musril Kusai menjawab; " Masih bisa empat kecamatan".
Saya jawab;" Ya sudah, biarkan saja, yang penting kita jalan terus".
Ketika Tim Teknis DPOD turun di Kantor Camat KPGD, seorang tokoh masyarakat yang memang sdh dikondisikan untuk berbicara, mengatakan bahwa masyarakat KPGD juga menginginkan ibu kota Kabupaten Solok Selatan ada di KPGD. Saya sangat terkejut ketika itu, karena apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat KPGD tersebut adalah di luar skenario penyambutan Tim Teknis DPOD, begitu juga ketika Tim Teknis DPOD tiba di Wisma Umi Kalsum, beberapa tokoh masyarakat Sungai pagu kepada wartawan yang mewawancarai mereka juga mengatakan bahwa masyarakat Sungai Pagu menginginkan Ibu Kota Kab. Solok selatan adalah di Sungai Pagu.
Saya segera menghubungi Mudjadid Dulwthan supaya ia mem blok hasil wawancara tokoh masyarakat KPGD yang disorot oleh TVRI. Mudjadid langsung menelepon ke pihak TVRI di Padang, dan meminta supaya hasil wawancara tokoh masyarakat KPGD dengan TVRI supaya tidak disiarkan.
Kepada wartawan yang meliput kunjungan Tim Teknis DPOD saya minta untuk tidak mengekspose opini-opini yang tidak mendukung pemekaran, dan rekan-rekan wartawan menyetujui permintaan saya.
Adalah Fris Lydia, warta wati LKBN Antara yang menulis berita yang bagus-bagus guna mendukung pembentukan kabupaten Solok Selatan, sehingga berita-berita yang diterbitkanoleh media-media di Sumbar adalah mengutip dari LKBN Antara.
Fris Lydia kebetulan adalah juga putri Solok Selatan yang berasal dari Taratak Bukareh...(bersambung).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar